NETWORK : RakyatPos | ValoraNews | Kupas Online | TopSumbar | BanjarBaruKlik | TopOne | Kongkrit | SpiritSumbar | Basangek | MenaraInfo | Medikita | AcehPortal | MyCity | ReportasePapua | RedaksiPos | WartaSehat

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi Guru Madrasah Tahun Anggaran 2022

Monday, June 13, 2022 | June 13, 2022 WIB Last Updated 2022-09-29T15:11:13Z

Tunjangan kerja adalah penghasilan di atas tingkat kelangsungan hidup dan kesejahteraan sebagai imbalan atas profesionalisme guru, direktur madrasah, dan pegawai sekolah yang menyelenggarakan sertifikasi pendidikan yang dipersyaratkan oleh undang-undang.

Untuk itu perlu dikeluarkan perintah dari Dirjen Pendidikan Islam yang berkaitan dengan pengawas teknis untuk mendistribusikan TPG kepada guru madrasah, direktur madrasah, dan direktur sekolah untuk tahun anggaran 2022.

Pada tahun 2022, Petunjuk Teknis Penempatan TPG Guru Madrasah, Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah akan digunakan sebagai acuan untuk menghitung dan menentukan beban kerja guru Madrasah bersertifikat yang mampu memenuhi tunjangan profesinya.

Kriteria profesional yang menguntungkan;

Kriteria untuk memperoleh tunjangan profesional bagi guru, kepala sekolah dan staf sekolah adalah sebagai berikut:
1. Memenuhi kualifikasi akademik minimal S-1 atau D-IV;
2. Memperoleh sertifikat guru yang terdaftar di NRG SIMPATIKA yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dalam format S26e. Jika seorang guru memiliki lebih dari satu sertifikat mengajar, setiap guru hanya memiliki satu GRN;
3. Hasil Penilaian Kemajuan Guru (PCG), Penilaian Kemajuan Madrasah (PKM) dan Penilaian Pengawasan Kemajuan Madrasah (PKPM) setidaknya baik, seperti yang ditunjukkan oleh kinerja tahun sebelumnya.
4. Guru PNS yang mengajar bekerja di madrasah negeri atau madrasah negeri.
5. Guru P3K yang mengajar di madrasah umum atau masyarakat memiliki izin praktik.
6. Pelatihan guru non-PNS di madrasah negeri;
7. Guru non-PNS yang mengajar di madrasah komunitas sudah memiliki izin.
8. Pimpinan madrasah yang beroperasi di madrasah negeri atau madrasah negeri, melaksanakan tugasnya.
9. Kepala sekolah memperoleh manfaat dari keunggulan profesional di medersa.
sebuah. Ia masih secara aktif mengontrol medersa yang dikelola negara atau komunitas; sudah memiliki izin usaha.
b. Jumlah minimal madrasah yang dipersyaratkan yaitu 10 (sepuluh) madrasah untuk jenjang RA MI 7 (tujuh) madrasah untuk jenjang MT, MA MAK / atau paling tidak memverifikasi hasil PKG. Sedikitnya 60 guru di madrasah lindung tingkat RA/MI Sedikitnya 40 (empat puluh) guru di madrasah lindung tingkat MC/MA/MAK.
di. (b) Kepala sekolah yang medersanya melebihi ambang batas minimal yang ditentukan pada butir (b) harus bekerjasama dengan seluruh guru SIMPATI.
10. Pemegang SKMT SKBK yang ditandatangani oleh pejabat terkait Kementerian Agama Republik Indonesia melalui SIMPATI , sesuai dengan kewenangannya.
sebuah. Terdaftar dalam Surat Keputusan Penetapan Penerima Jasa Profesional yang diberikan oleh SIMPATIKA (S36e).
b. GBPNS, yang sudah menjadi SC transisi, harus mendaftarkan status transisinya sebagai valid untuk kesetaraan kelas.
di. Pemenuhan Beban Kerja Guru yang direncanakan Menteri Ibadah tahun 2019 dalam “Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah” tahun 2019. Guru dapat menghabiskan 6 (enam) jam di satu atau lebih Satminkal Madrasah, tergantung beban kerja.
dengan posisi linier;
e) Batasan usia adalah 60 (enam puluh lima) tahun dan batas usia adalah 65 (enam puluh lima) tahun, kecuali eksekutif yang memperoleh manfaat pensiun jabatan pada IV/d IV/e IV/e. direktur manajer umum. ;
11. Jangan menutup organisasi non-media secara permanen. Kekuatan abadi ini meliputi:
sebuah. guru agama;
b. Pegawai yang mendukung program pemerintah seperti:
1) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (RAN).
2) Pekerja Jaminan Sosial Daerah (TSR).
3) Pemberdayaan Masyarakat Tani (UFA), 9
4) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (CMC);
5) Dukungan untuk Korban Kekerasan Pekerja Migran (CTCM);
6) Pendamping Keluarga Harapan (PKH);
7) Pendiri rakyat.
di. Pegawai negeri sipil (CPP) atau pekerja non pemerintah (CPP) bukanlah guru kontrak.
e) Direktorat Komisi Pemilihan Umum (KPK), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Badan Faktor Zakat Nasional (BAZNAS).
e. Pemimpin sebuah partai politik.
11. Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif atau legislatif.
memahami.
sebuah. Staf desa/klerikal, staf non-guru/pengawas TNI/POLRI;
b. Anggota Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial atau Ombudsman.
di. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Daerah

Pensiun kerja tidak dapat dibayarkan untuk:

sebuah. Guru, kepala sekolah Kepala sekolah yang tidak masuk kelas madrasah selama 3 (tiga) hari dalam bulan berjalan tanpa keterangan yang memadai.
b. Guru, kepala sekolah, dan direktur sekolah berlibur lebih dari 14 (empat belas) hari.
di. Guru meninggalkan madrasah di luar negeri, kepala sekolah kepala sekolah.
e) Di medersa ada guru, direktur, pekerja sekolah dan/atau mereka yang melakukannya sendiri, tanpa hak cuti (cuti hari tua).
e. Guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah yang bekerja di medersa
Pada bulan ketujuh setelah dimulainya konferensi, konferensi (tugas metodologis) dikembalikan setelah tugas berakhir dengan mengorbankan dana yang diterima dari negara bagian / pemerintah daerah / sponsor.



Tag Terpopuler