NETWORK : RakyatPos | ValoraNews | Kupas Online | TopSumbar | BanjarBaruKlik | TopOne | Kongkrit | SpiritSumbar | Basangek | MenaraInfo | Medikita | AcehPortal | MyCity | ReportasePapua | RedaksiPos | WartaSehat

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

PP No. 4 Tahun 2022 (Perubahan PP 57 Tahun 2021 Tentang SNP)

Thursday, June 2, 2022 | June 02, 2022 WIB Last Updated 2022-06-02T08:10:13Z

Presiden Republik Indonesia menyetujui Keputusan Pemerintah (GD) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan (SPN) Nomor 57 Pemerintah NN 2021. GD pada SPN terakhir ditandatangani pada 12 Januari 2022. Pada situs web Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 14 memperkenalkan 11 amandemen (penambahan, pengecualian dan amandemen) pada resolusi sebelumnya dari Pemerintah Republik Armenia tentang Standar Pendidikan Nasional.


Sebagaimana diketahui, Peraturan Pemerintah Maret 2021 N 2021 5721 yang menggantikan ketentuan CES yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Pemerintah 2021 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 32 Tahun 2013 dan diubah kembali. 13 2015


Baru-baru ini, setelah GR n. Pasal 57 Tahun 2021 memandang perlu untuk mengubah beberapa ketentuannya. Oleh karena itu, pada saat melakukan perubahan dan penambahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 20 Januari 2022 Nomor 2022 Pemerintah. 57 Tahun 2021 “Tentang Standar Pendidikan Negara”.

PP No. 4 Tahun 2022


Beberapa perubahan ketentuan PP PP


Duma Negara No. 4 Tahun 2022 memuat 11 amandemen ketentuan yang termuat dalam Duma Negara Republik Armenia. 2021 57.


RakyatPos.ID membandingkan perubahan antara GD n. 57 Tahun 2021 dan Duma Negara Bagian 4 Tahun 2022 selanjutnya.


1. Tambahan Pasal 1A (antara Pasal 1 dan Pasal 2), yang menyatakan:

Pasal 1A:

Standar nasional pendidikan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Binneka Tungal Ik.


2. Perubahan pasal 5 2 2


Duma Negara Nomor 57 Tahun 2021 mengatakan:

Standar Perkembangan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2)(1) menitikberatkan pada aspek perkembangan anak yang meliputi:

sebuah. nilai-nilai agama dan moral;

b. fisika mesin;

dalam informasi;

untuk saya. idiom; sebanyak

Yu sosio-emosional.

Duma Negara Nomor 4 Tahun 2022 diubah sebagai berikut:

Standar Perkembangan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (1) difokuskan pada aspek perkembangan anak yang:

Itu termasuk

sebuah. nilai-nilai agama dan moral;

b. nilai panchahila;

dalam fisika mesin;

Yu kognitif;

untuk saya. idiom; sebanyak

sosio-emosional


3. Modifikasi pasal 6


Duma Negara Nomor 57 Tahun 2021 mengatakan:

Pasal 6

(1) Standar Keterampilan Lulusan pada blok Pendidikan Dasar berfokus pada pembentukan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta keterampilan literasi dan matematika pada siswa.

2) Kriteria kompetensi lulusan suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah ditujukan untuk memperoleh pengetahuan guna meningkatkan kualifikasi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan tinggi.

3) Kriteria kompetensi lulusan sekolah menengah pada jenjang pendidikan menengah kejuruan berorientasi pada keterampilan dalam rangka meningkatkan kualifikasi peserta didik agar dapat hidup mandiri, mengikuti pendidikan tinggi dalam profesinya.

(4) Kriteria lomba lulusan ditujukan untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat bagi kepentingan budi pekerti, ilmu pengetahuan, kemampuan, kemandirian, ilmu pengetahuan, teknologi, penemuan, pengembangan, dan penerapan seni. Kemanusiaan.

Duma Negara Nomor 4 Tahun 2022 diubah sebagai berikut:

Pasal 6

1) Kriteria kualifikasi lulusan satuan pendidikan utama terpusat.

sebuah. mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur ​​akhlak.

b. Menabur karakter sesuai dengan nilai-nilai Pankashila; sebanyak

Meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa untuk pembelajaran lebih lanjut.

(21) Kriteria kualifikasi lulusan satuan pendidikan umum terkonsentrasi.

sebuah. mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur ​​akhlak.

b. Menabur karakter sesuai dengan nilai-nilai Pankashila; sebanyak

pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan tinggi.

3) Kriteria kualifikasi lulusan suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah kejuruan bersifat terpusat.

sebuah. mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur ​​akhlak.

b. Menabur karakter sesuai dengan nilai-nilai Pankashila; sebanyak

Keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan tinggi sesuai dengan profesinya.

4) Kriteria kualifikasi lulusan perguruan tinggi difokuskan pada:

sebuah. mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur ​​akhlak.

b. Menabur karakter sesuai dengan nilai-nilai Pankashila; sebanyak

pengetahuan, keterampilan, kemandirian dan sikap terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan penemuan, pengembangan dan penerapan seni untuk kepentingan umat manusia.


4. Tambahan Pasal 33A

Pasal 33A:

Pada jenjang pendidikan tinggi berlaku standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 33, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi.


5. Pengecualian dari BAB III

6. Mengakui Pasal 34 sebagai tidak sah.


Duma Negara Nomor 57 Tahun 2021 mengatakan:

BAB III:

PENGEMBANGAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN STANDAR PENDIDIKAN NASIONAL

Pasal 34

(1) Pengembangan standar nasional pendidikan, serta pemantauan dan pelaporan hasilnya di tingkat nasional, harus dilakukan oleh badan yang diserahi fungsi standardisasi, pembinaan, dan pengawasan mutu pendidikan.

(2) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Menteri.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) dapat menggunakan tenaga ahli.

(4) Ketentuan lain dari instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.


Bab III yang memuat Pasal 34 Pasal 20 Ditjen 2022 dihapus seluruhnya.


7. Penambahan ayat 1 Pasal 37.


Duma Negara Nomor 57 Tahun 2021 mengatakan:

Pasal 37

1) Kurikulum inti ditetapkan dalam pasal 36 pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, struktur kurikulumnya ditetapkan oleh Menteri.

(2) Struktur kurikulum inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan struktur kurikulum akan dinilai oleh Kementerian untuk mengetahui dampak praktik terhadap pencapaian hasil belajar:.

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)(2) akan digunakan sebagai dasar pengembangan kurikulum inti.

Duma Negara Nomor 4 Tahun 2022 mengatakan:

Pasal 37

1) Kurikulum inti ditetapkan dalam pasal 36 pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, struktur kurikulumnya ditetapkan oleh Menteri.

(1a) Khusus mengenai isi ajaran Pankashila, Keputusan Menteri pada ayat (1) diambil setelah berkonsultasi dengan badan yang bertanggung jawab atas tugas umum di bidang propaganda ideologi Pankashila. .

(21) (1) Struktur kurikulum inti dan struktur kurikulum akan dinilai oleh Kementerian untuk mengetahui pengaruh relevansinya terhadap hasil magang.

Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)(2) akan digunakan sebagai dasar pengembangan kurikulum inti.


8. Perubahan pasal 39


Duma Negara Nomor 57 Tahun 2021 mengatakan:

Pasal 39

Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Jenjang Pendidikan Tinggi disusun dan ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi untuk setiap kurikulum, berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Duma Negara Nomor 4 Tahun 2022 telah diubah.

Pasal 39

1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Jenjang Pendidikan Tinggi disusun dan ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi untuk setiap program studi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(21 Selain mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi, kurikulum Pancasila juga mencakup Pedoman Kurikulum Pancasila, yang disetujui oleh lembaga yang bertanggung jawab untuk mempromosikan ideologi Pancasila setelah berkonsultasi dengan menteri.


9. Perubahan pasal 40


Duma Negara Nomor 57 Tahun 2021 mengatakan:

Pasal 40

(1) Kurikulum dirancang sesuai dengan standar pendidikan Indonesia Serikat, dengan memperhatikan:

sebuah. iman dan takwa yang besar;

b. peningkatan karakter jujur;

meningkatkan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik.

Y. Keanekaragaman wilayah dan lingkungan;

e) kebutuhan pembangunan daerah dan nasional;

F. kebutuhan dunia kerja;

gram perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;

waktu agama;

UNTUK SAYA. dinamika perkembangan dunia; sebanyak

D. Persatuan bangsa dan nilai-nilai kebangsaan.

(2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah harus memuat:

sebuah. Pendidikan agama;

b. sipil;

untuk bahasa;

e) matematika;

Y. Ilmu Pengetahuan Alam;

F. Ilmu Sosial;

gram Seni dan Budaya;

satu jam pendidikan jasmani dan olahraga;

UNTUK SAYA. keterampilan/profesi; sebanyak

J.konten lokal.

(3) Kurikulum pendidikan tinggi harus memuat:

sebuah. Pendidikan agama;

b. sipil; sebanyak

dalam bahasa.

(4) Isi sebagaimana dimaksud dalam ayat 21 dan ayat 3 dapat dinyatakan sendiri atau bersama-sama dengan huruf sebagai berikut:

sebuah. mata pelajaran/kursus;

b. modul;

memblokir; atau:

dan tematik, dll.

Duma Negara Nomor 4 Tahun 2022 telah diubah.

Pasal 40

(1) Kurikulum dirancang sesuai dengan standar pendidikan Indonesia Serikat, dengan memperhatikan:

sebuah. iman dan takwa yang besar;

b. nilai panchahila;

peningkatan karakter jujur ​​dalam;

Y. meningkatkan potensi, kecerdasan dan minat siswa.

Y. Keanekaragaman wilayah dan lingkungan;

F. kebutuhan pembangunan daerah dan nasional;

kebutuhan dunia gram;

Masa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

UNTUK SAYA. agama;

J. Dinamika dunia; sebanyak

H. Persatuan bangsa dan nilai-nilai kebangsaan.

(2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah harus memuat:

sebuah. Pendidikan agama;

b. Pembentukan Pankashila;

di sipil;

untuk saya. idiom;

e) matematika;

F. Ilmu alam;

gram ilmu sosial;

sekarang Seni dan Budaya;

UNTUK SAYA. budaya fisik dan olahraga;

J. keterampilan/profesi; sebanyak

k.konten lokal.

3) Muatan bahasa sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 21 meliputi:

sebuah. Bahasa Indonesia;

b. bahasa daerah; sebanyak

ke dalam bahasa asing.

(4) (2 \ huruf a, huruf b c, (3) butir a) Isi kurikulum ditetapkan dalam bentuk mata pelajaran wajib.

sebuah. Pendidikan agama;

b. Pembentukan Pankashila; sebanyak

dalam bahasa Indonesia

5) Huruf “berasal dari” ayat “21” dan ayat “3”, huruf “b” “c” isi kurikulum yang ditentukan dapat disebutkan tersendiri atau digabungkan dengan telur.

sebuah. Objek;

b. modul;

memblokir; / atau

dan tematik, dll.

(6) Kurikulum pendidikan tinggi harus mencakup mata pelajaran berikut:

sebuah. agama;

b. Pankashila.

untuk kewarganegaraan; sebanyak

Y. bahasa Indonesia.

7) Kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilaksanakan melalui kegiatan akademik, ekstrakurikuler, dan ekstrakurikuler.

8) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat 6 diselenggarakan untuk mata kuliah diploma.


10. Perubahan pasal 51


Duma Negara Nomor 57 Tahun 2021 mengatakan:

Pasal 51

1) Pemerintah Pusat melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50(3)(a).

sebuah. kelompok pendidikan prasekolah;

b. Dinas Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

program pendidikan kesetaraan;

Y. Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi; sebanyak

e) Program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.

(2) Hasil akreditasi Pemerintah Pusat menjadi dasar penetapan status akreditasi.

3) Akreditasi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi akreditasi.

(4) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(5) Dalam hal program pendidikan tinggi diakreditasi oleh lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50(3)(b), Pemerintah Pusat tidak melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)(b). YU.

6) Ketentuan lain mengenai akreditasi oleh Pemerintah Pusat diatur dengan keputusan Menteri.

Duma Negara Nomor 4 Tahun 2022 telah diubah.

Pasal 51
1) Akreditasi oleh Pemerintah Pusat pasal 50, par. 3, par. "a" dilakukan:
sebuah. kelompok pendidikan prasekolah;
b. Dinas Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
program pendidikan kesetaraan;
Y. Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi; sebanyak
e) Program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.
(21 Hasil akreditasi pemerintah pusat menjadi dasar penetapan status akreditasi.
(3) Dikecualikan.
(4) Dikecualikan.
(5) Dalam hal program pendidikan tinggi diakreditasi oleh lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50(3)(b), Pemerintah Pusat tidak melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)(b). YU.
6) Ketentuan lain mengenai akreditasi oleh Pemerintah Pusat diatur dengan keputusan Menteri.

11. Perubahan Pasal 51 A.


Pasal 51A:

(1) Akreditasi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan:

sebuah. Badan Standardisasi, Penjaminan Mutu Pendidikan Prasekolah, Dasar dan Menengah. sebanyak

b. Dewan Nasional Akreditasi Jenjang Perguruan Tinggi.

(2) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

3) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat "a" pada ayat 1 memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

sebuah. Mengembangkan perangkat akreditasi berdasarkan standar nasional pendidikan.

b. Pemantauan pencapaian standar nasional pendidikan melalui akreditasi.

Berdasarkan hasil akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf “b”, melaporkan kepada Menteri hasil pencapaian standar nasional pendidikan.

e) mengembangkan standar nasional pendidikan berdasarkan penilaian pencapaian standar nasional pendidikan di tingkat nasional, sebagaimana dimaksud pada ayat "c", atas nama Menteri untuk definisi standar nasional pendidikan; sebanyak

Y. Memberikan umpan balik kepada Departemen Pendidikan dan pemerintah daerah tentang hasil pemantauan, sebagaimana dijelaskan pada ayat (b), untuk mendorong penerapan standar nasional pendidikan.

(41) Dalam menjalankan fungsinya, instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat profesional yang mandiri.

5) Untuk mendukung pelaksanaan tugas, badan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (a) dapat memiliki perwakilan di tingkat daerah.

(6) Ketentuan lain yang berkaitan dengan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(7) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b) ayat 1 menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Unduh PP no. 4 tahun di 2022


Untuk informasi lebih lanjut, unduh dan baca GD n. 2022 No. 4 “Tentang Perubahan Duma Negara”. 57 Standar Nasional Pendidikan Tahun 2021”.


Kedua peraturan pemerintah tersebut dapat diunduh dengan mengklik tombol unduh di bawah ini.


Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah N. Tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022, Standar Nasional Pendidikan 57 Tahun 2021 tentunya harus digunakan sebagai pedoman pendidikan pendidikan oleh semua pemangku kepentingan di seluruh dunia dalam pengembangan kebijakan apapun. termasuk sekolah dan madrasah.

Tag Terpopuler