NETWORK : RakyatPos | ValoraNews | Kupas Online | TopSumbar | BanjarBaruKlik | TopOne | Kongkrit | SpiritSumbar | Basangek | MenaraInfo | Medikita | AcehPortal | MyCity | ReportasePapua | RedaksiPos | WartaSehat

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

POS ANBK TAHUN 2022

Tuesday, May 24, 2022 | May 24, 2022 WIB Last Updated 2022-05-24T18:29:34Z

Halo Sobat, Pada kesempatan kali ini secara resmi memberikan informasi terbaru versi Peraturan No.013/h/PG Badan Standar, Kurikulum, dan Evaluasi Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi . . 00/2022 tentang Standard Operating Procedures (SOP) Pelaksanaan Asesmen Nasional 2022 Berisi beberapa poin penting terkait aturan sebelumnya:


Daftar tajuk agensi berarti:

  1. SOP Penilaian Nasional, yang selanjutnya disebut SOP, adalah ketentuan untuk melakukan dan teknis pelaksanaan penilaian nasional.
  2. Penilaian nasional yang selanjutnya disebut AN adalah penilaian berbasis pemerintah yang menggunakan alat penilaian kompetensi minimal untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada tingkat sekolah dasar dan menengah, termasuk survei kepribadian dan survei pendidikan.
  3. Penilaian Kompetensi Minimum yang selanjutnya disebut AKM adalah ukuran kemampuan membaca dan matematika siswa (berhitung).
  4. Literasi adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merenungkan berbagai jenis teks untuk memecahkan masalah dan mengembangkan keterampilan individu warga negara Indonesia dan dunia untuk berkontribusi pada masyarakat yang bermanfaat.
  5. Berhitung adalah kemampuan berpikir dengan menggunakan konsep matematika, prosedur, fakta dan alat matematika untuk memecahkan masalah sehari-hari dalam berbagai jenis konteks yang penting sebagai warga negara Indonesia dan dunia.
  6. Survei Kepribadian adalah ukuran Sikap, Kebiasaan, dan Nilai berdasarkan enam aspek profil Pancasila seorang siswa.
  7. Menganalisis lingkungan belajar merupakan ukuran kualitas pembelajaran dan lingkungan sekolah yang mendukung pembelajaran di lembaga pendidikan.
  8. Asesmen Komputer Nasional yang selanjutnya disebut ANBK adalah penilaian komputer lini tengah atau online terhadap penyajian soal dan jawaban.
  9. Penyelenggara Penilaian Nasional adalah badan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pedoman teknis penilaian nasional di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, sekolah, dan daerah. sekolah Indonesia di luar negeri.
  10. Modul pendidikan tersebut adalah Pendidikan Dasar (SD), Sekolah Inovasi (MI), Pendidikan Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK), Ula Paket A/PKPPS, Adi Widya Pasraman (AWP), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB). ). . , Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Tsanaviya (MTs), Program Wustha Paket B / PKPPS, Pendidikan Menengah Teologi Kristen (SMPTK), Madyama Widya Pasraman (MWP), Sekolah Menengah Atas (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Master ), Program Ulya Paket C / PKPPS, Sarjana Agama Katolik (SMAK), Sekolah Menengah Atas Agama Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Atas Kristen (SMAK), Utama Vidya Basraman (UWP), Sarjana Muda (SMALB), Pelatihan Kejuruan Sarjana (SMK) , Pelatihan Kejuruan (MAK), Pendidikan Kesetaraan Luar Negeri.

  11. Tingkat pendidikan - tingkat pendidikan ditentukan oleh tingkat perkembangan siswa, tujuan yang ingin dicapai dan keterampilan yang dikembangkan.
  12. Kelompok Teknis ANBK adalah pejabat teknis daerah dan kabupaten/kota yang telah disetujui untuk mengkaji dan membantu satuan pendidikan sebagai pimpinan penilaian nasional.
  13. Pemantau adalah pejabat yang berwenang menangani aspek teknis penilaian nasional di ruang penilaian.
  14. Teknisi adalah pejabat yang mengelola komputer dan jaringan di lembaga pendidikan.
  15. Badan pengawas adalah guru/fakultas yang berwenang mengawasi dan menjamin berjalannya penilaian nasional di ruang penilaian sekolah.
  16. Materi penilaian nasional adalah seperangkat pertanyaan yang digunakan dalam penilaian nasional yang harus aman, rahasia, dan tepat waktu untuk digunakan selama penilaian.
  17. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. .
  18. Pemerintah provinsi adalah kepala daerah dalam rangka penyelenggara pemerintahan provinsi yang menyelenggarakan urusan negara di bawah kewenangan Okrug Otonom.
  19. Data Pendidikan Dasar yang selanjutnya disebut Dapodi adalah database pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
  20. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan yang selanjutnya disebut EMIS adalah database pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama.
  21. Daftar Calon Sementara yang selanjutnya disebut DNS adalah daftar siswa yang terdaftar dan diseleksi oleh Kementerian Pendidikan.
  22. Daftar Calon Tetap yang selanjutnya disingkat DNT adalah daftar siswa yang lulus ujian dan mendapat nomor keanggotaan AN.
    Sekolah Indonesia Asing yang selanjutnya disebut SILN adalah lembaga pendidikan yang didirikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang berkedudukan di Kantor Wilayah Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Indonesia, di bawah supervisi Education, Culture, Research and Technology Supplement.
  23. Satuan Pendidikan Koperasi yang selanjutnya disebut SPK adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola bekerja sama dengan lembaga pendidikan asing yang terakreditasi/diakui atau lembaga pendidikan Indonesia di negaranya, melalui jalur formal dan informal, sesuai dengan ketentuan. perundang-undangan. .
  24. Menteri - Menteri Negara Pendidikan.
  25. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan negara di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Berikut lampiran brosur :



Untuk melihat file lengkapnya, unduh di sini: Unduh

Tag Terpopuler